Nainggolan Bolas 
JAKARTA, inifakta.co.id, – Badan penyelenggara jaminan kesehatan Nasional (JKN) berkomitmen menghadirkan akses layanan yang mudah diakses oleh penduduk
Indonesia.
Guna mengantisipasi keterbatasan akses layanan di daerah, BPJS Kesehatan pun telah menghadirkan virtual office layanan informasi dan
Administrasi (VIOLA) dan layanan jemput bola BPJS Keliling.
VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan
masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time, untuk pengurusan administrasi
kepesertaan JKN, informasi, dan penanganan pengaduan.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan stakeholders di daerah untuk memfasilitasi video conference di perkantoran maupun tempat lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tidak semua
wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital karena berbagai alasan misalnya, kondisi geografis.
Karena itu, selain menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput
bola BPJS keliling. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi,
mengurus administrasi, hingga menyampaikan aduan seputar JKN.
Pada kesempatan yang sama, Pujo juga menyampaikan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi
BPJS Kesehatan yang menyentuh angka 91,53 %.
Sebagai informasi, Quick Wins tersebut terdiri atas
4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan
secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan
menjaring aspirasi masyarakat.
Sementara, secara paralel, BPJS Kesehatan juga menjalankan
Program Collaborative untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, se
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus
mengapresiasi inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperluas akses JKN bagi masyarakat 3T.
Menurutnya, kehadiran layanan VIOLA dan BPJS Keliling ini merupakan terobosan yang mampu
mendekatkan layanan administrasi JKN bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan
transportasi ataupun infrastruktur digital.